Ketua PW ISNU Bengkulu Puji Kepemimpinan Menag Nasaruddin Umar di Penghujung 75 Tahun Kemenag Urus Haji

Ketua PW ISNU Bengkulu Puji Kepemimpinan Menag Nasaruddin Umar di Penghujung 75 Tahun Kemenag Urus Haji

Penyelenggaraan haji tahun 2025 menjadi momen bersejarah bagi Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam suasana penuh refleksi dan haru, Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., secara resmi menutup rangkaian Operasional Haji 1446 H/2025 M. Tak sekadar menandai berakhirnya musim haji tahun ini, penutupan tersebut sekaligus menjadi penutup dari perjalanan panjang 75 tahun Kemenag mengemban amanah sebagai penyelenggara ibadah haji bagi umat Islam Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Nasaruddin Umar menunjukkan sikap kenegarawanan yang tulus dan membumi. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jamaah atas kekurangan dan kendala yang mungkin terjadi selama proses pelaksanaan haji. Di tengah kompleksitas teknis, dinamika kebijakan internasional, serta tingginya harapan masyarakat, pernyataan maaf tersebut mencerminkan karakter kepemimpinan yang rendah hati, bertanggung jawab, dan berpihak pada jamaah.

Tanggapan positif datang dari berbagai kalangan, termasuk dari Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Provinsi Bengkulu, Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. Dalam pernyataannya, Ketua PW ISNU Bengkulu menyampaikan apresiasi mendalam terhadap gaya kepemimpinan Menteri Nasaruddin Umar yang dianggap mampu membawa semangat pembaruan di tengah keterbatasan struktur birokrasi dan tekanan publik yang tak pernah surut.

Menurutnya, Prof. Nasaruddin Umar telah menunjukkan teladan kepemimpinan transformasional yang jarang terlihat di level kementerian. Tak hanya hadir sebagai administrator, beliau tampil sebagai pemimpin spiritual dan inovator kebijakan yang memahami kebutuhan umat. Apresiasi khusus disampaikan atas berbagai langkah strategis yang dilaksanakan Kemenag selama musim haji tahun ini—mulai dari peningkatan transparansi layanan, penurunan biaya haji, hingga pembukaan akses kerja sama lebih luas dengan berbagai pihak. Namun, yang paling disoroti adalah sikap keterbukaan Menteri dalam menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada masyarakat. Bagi Ketua PW ISNU, ini adalah refleksi dari keberanian moral dan kematangan intelektual seorang negarawan.

Lebih jauh, ia menilai bahwa di bawah kepemimpinan Nasaruddin Umar, Kemenag tidak hanya mampu menjaga keberlangsungan teknis pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga berhasil menyisipkan nilai-nilai spiritualitas dan keadaban dalam seluruh proses pelayanan. Hal itu terlihat dari berbagai inisiatif seperti peningkatan kualitas akomodasi, efisiensi rute perjalanan jamaah, hingga pemberdayaan ekonomi lokal melalui program ekspor bumbu Nusantara yang terintegrasi dengan ekosistem haji.

Penutupan Operasional Haji 2025 juga menjadi penanda transisi penting dalam sejarah birokrasi Indonesia. Tahun ini adalah tahun terakhir Kemenag bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan haji, karena ke depan, tugas tersebut akan dialihkan kepada Badan Penyelenggara Haji yang dirancang lebih mandiri dan profesional. Dalam konteks ini, Ketua PW ISNU Bengkulu menilai bahwa warisan yang ditinggalkan oleh Prof. Nasaruddin Umar adalah fondasi yang kokoh bagi lembaga baru yang akan lahir. Ia berharap bahwa nilai-nilai akuntabilitas, pelayanan humanis, serta semangat digitalisasi yang telah dibangun dapat dilanjutkan dan dikembangkan lebih baik lagi oleh generasi selanjutnya.
Apresiasi ini tidak hanya sekadar bentuk pengakuan, tetapi juga menjadi simbol bahwa publik, khususnya kalangan intelektual dan akademisi keislaman, melihat dan merasakan dampak dari gaya kepemimpinan Menteri Nasaruddin Umar. Di tengah tantangan birokrasi, perubahan regulasi, dan ekspektasi jamaah yang terus meningkat, beliau mampu menjaga keseimbangan antara spiritualitas dan profesionalisme, antara regulasi dan pelayanan, antara tradisi dan inovasi.

Sebagai penutup, Ketua PW ISNU Bengkulu menyatakan bahwa sosok seperti Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., sangat layak dijadikan teladan nasional. Kepemimpinannya dalam mengelola akhir dari era Kemenag sebagai penyelenggara haji patut diabadikan dalam catatan emas perjalanan birokrasi keagamaan di Indonesia. Ia berharap, semangat dan keteladanan tersebut dapat menular ke seluruh elemen kementerian dan institusi lain yang mengemban tugas pelayanan publik, khususnya yang bersentuhan langsung dengan umat.